KAYONG UTARA, Lintaskasus.site — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kayong Utara dinilai membutuhkan penguatan sistem respons hingga ke tingkat desa. Pemerintah Kabupaten melalui BPBD bersama unsur terkait selama ini dinilai telah aktif turun ke lapangan dalam menangani setiap kejadian kebakaran.
Namun, kondisi geografis Kayong Utara yang memiliki wilayah luas dengan jarak antarlokasi yang cukup jauh dinilai menjadi tantangan tersendiri apabila seluruh respons awal hanya bertumpu pada kekuatan di tingkat kabupaten.
Hal tersebut disampaikan Abdul Khaliq, pemerhati kebijakan publik dan aktivis Serikat Buruh Kayong Utara, Senin (21/9/2026).
Menurut Abdul Khaliq, dirinya mengapresiasi langkah BPBD Kayong Utara yang selama ini aktif bergerak ketika terjadi kebakaran. Namun, dalam situasi karhutla yang membutuhkan respons cepat, penguatan kapasitas di tingkat desa dinilai perlu segera dilakukan.
“Saya melihat BPBD sudah bekerja dan turun ke lapangan setiap ada kebakaran. Itu harus kita apresiasi. Tetapi kita juga harus realistis melihat kondisi Kayong Utara. Wilayah kita luas, jaraknya jauh dan titik kebakaran bisa muncul di lokasi yang cukup sulit dijangkau. Kalau seluruh respons awal hanya menunggu tim kabupaten, tentu ada keterbatasan dari sisi waktu dan jangkauan,” ujar Abdul Khaliq.
Karena itu, ia mendesak Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara segera mengaktifkan posko siaga atau posko tanggap darurat karhutla di setiap desa, terutama desa-desa yang berada di wilayah rawan kebakaran.
Abdul Khaliq menegaskan, keberadaan posko desa bukan dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi BPBD, melainkan memperkuat sistem penanganan agar respons awal dapat dilakukan sedekat mungkin dengan titik kejadian.
“Jangan dipahami bahwa desa menggantikan BPBD. Bukan itu. BPBD tetap harus menjadi bagian penting dalam koordinasi dan penanganan. Tetapi desa harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi, melaporkan dan melakukan respons awal sebelum api berkembang,” katanya.»
Menurutnya, setiap posko desa setidaknya harus memiliki sistem deteksi dini, jalur komunikasi dan pelaporan cepat, pemetaan wilayah rawan, personel atau relawan yang terkoordinasi, serta dukungan peralatan dan logistik yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga mendorong agar Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan dan masyarakat setempat dapat diintegrasikan dalam sistem kesiapsiagaan tersebut.
“Ketika masyarakat menemukan api, jangan sampai persoalannya berhenti pada laporan. Harus ada sistem yang jelas: siapa yang mengecek, siapa yang menghubungi, siapa yang bergerak melakukan respons awal dan bagaimana koordinasinya dengan BPBD,” jelasnya.
Abdul Khaliq menyebut kondisi saat ini semakin membutuhkan pola penanganan yang lebih cepat. Terlebih Pemkab Kayong Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana asap akibat karhutla melalui Keputusan Bupati Nomor 346/BPBD/IX/2026.
Di sisi lain, Pemkab Kayong Utara juga telah memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk penanganan karhutla. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam pengadaan sejumlah peralatan, termasuk mesin pompa yang ketersediaannya terbatas akibat tingginya kebutuhan di berbagai daerah.
Menurut Abdul Khaliq, kondisi tersebut justru semakin memperkuat perlunya strategi penanganan yang tidak hanya terpusat di kabupaten.
“Kita sudah berbicara soal anggaran dan peralatan. Sekarang pertanyaannya bagaimana kekuatan itu didistribusikan dan bagaimana respons bisa dibuat sedekat mungkin dengan sumber api. Jangan sampai peralatan hanya terkonsentrasi di kabupaten, sementara desa yang berada jauh dari pusat justru menjadi pihak yang paling awal berhadapan dengan api,” tegasnya.
Ia kemudian mengibaratkan penanganan karhutla dengan semangat Hankamrata atau pertahanan rakyat semesta.
“Hankamrata itu semangat seluruh unsur bergerak bersama. Dalam konteks sekarang, musuh kita bukan pasukan bersenjata. Musuh kita adalah api. Maka pertahanan terhadap api juga harus dibangun dari titik yang paling dekat dengan api, yaitu desa,” ujarnya.»
Ia menilai sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, BPBD, TNI-Polri, MPA, relawan, pihak perusahaan dan masyarakat perlu dibangun dalam satu sistem koordinasi yang jelas.
Abdul Khaliq juga meminta Pemkab memberikan petunjuk, fasilitasi dan kepastian mekanisme kepada pemerintah desa terkait kesiapsiagaan dan penanganan bencana, termasuk apabila terdapat kebutuhan penggunaan anggaran desa, agar seluruh langkah yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
«“Jangan sampai kepala desa ingin bergerak tetapi ragu karena persoalan mekanisme anggaran. Pemerintah kabupaten harus hadir memberikan petunjuk dan fasilitasi yang jelas. Yang kita perlukan sekarang adalah kecepatan, tetapi tetap dalam koridor aturan,” katanya.
Ia menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyalahkan BPBD.
“Kami tidak sedang menyalahkan BPBD. Justru kami ingin BPBD diperkuat dengan sistem yang membuat mereka tidak bekerja sendirian. Kalau setiap desa memiliki kemampuan deteksi dan respons awal, BPBD bisa lebih cepat mengonsolidasikan kekuatan untuk menangani kebakaran yang membutuhkan penanganan lebih besar,” tuturnya.»
Menurutnya, prinsip utama dalam penanganan karhutla adalah mencegah api kecil berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Menit-menit pertama sangat menentukan. Karena itu, saya mendesak Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara segera mengaktifkan posko karhutla di setiap desa, khususnya wilayah yang rawan. Perkuat deteksi dini, dekatkan peralatan, satukan koordinasi dan libatkan masyarakat,” pungkas Abdul Khaliq.
“Pertahanan karhutla harus dibangun dari desa. Jangan hanya menunggu api datang, tetapi siapkan desa untuk menghadapi api sebelum menjadi bencana yang lebih besar.”
Reporter – Rudi Hartono
