Sengketa tanah antara masyarakat Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur,lintaskasus.site- Dengan Dinas Peternakan menjadi gambaran nyata tentang perjuangan masyarakat kecil dalam mempertahankan hak atas tanah yang diyakini telah mereka kuasai dan manfaatkan secara turun-temurun. Persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan batas tanah atau kepemilikan administratif, tetapi juga menyangkut kehidupan, mata pencaharian, identitas, serta masa depan masyarakat.
Bagi masyarakat desa, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah tempat tinggal, lahan pertanian, padang penggembalaan, dan warisan leluhur. Dari tanah itulah masyarakat memperoleh makanan, membiayai pendidikan anak, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, ketika tanah tersebut dipersoalkan atau digunakan oleh pihak lain tanpa penyelesaian yang adil, masyarakat merasa kehilangan sumber kehidupan dan hak yang seharusnya dilindungi.
Di sisi lain, pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola aset negara dan melaksanakan program pembangunan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat. Setiap penggunaan tanah harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang jelas, bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah, serta proses musyawarah yang terbuka. Masyarakat harus diberi informasi mengenai dasar hukum penggunaan tanah, status sertifikat, batas wilayah, dan tujuan pemanfaatannya.
Keadilan tidak akan tercapai apabila masyarakat hanya diminta menerima keputusan tanpa diberi ruang untuk menyampaikan keberatan. Pemerintah seharusnya hadir sebagai penengah dan pelindung, bukan sebagai pihak yang membuat masyarakat merasa tertekan. Apabila terdapat perbedaan klaim, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pengukuran ulang batas tanah, pendataan sejarah penguasaan, serta mediasi yang melibatkan semua pihak secara adil.
Dalam penyelesaian sengketa ini, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Pertama, masyarakat harus mengumpulkan bukti-bukti penguasaan tanah, seperti surat keterangan tanah, dokumen adat, bukti pembayaran pajak, kesaksian tokoh masyarakat, peta wilayah, dan bukti pemanfaatan tanah. Kedua, perlu dilakukan dialog terbuka antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, serta Dinas Peternakan. Ketiga, apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, masyarakat berhak memperoleh bantuan hukum untuk menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyelesaian sengketa juga harus memperhatikan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Di banyak wilayah Sumba, tanah memiliki hubungan erat dengan sejarah keluarga, marga, dan komunitas adat. Oleh sebab itu, proses penyelesaian tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administratif, tetapi juga perlu mendengarkan keterangan pemangku adat dan masyarakat yang mengetahui sejarah tanah tersebut.
Yang paling penting, tidak boleh ada intimidasi, penggusuran sepihak, atau tindakan yang merugikan masyarakat sebelum status tanah benar-benar jelas. Setiap keputusan harus mengutamakan rasa kemanusiaan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat. Jika tanah tersebut memang dibutuhkan untuk kepentingan umum, pemerintah tetap wajib memberikan penjelasan, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan memberikan ganti kerugian yang layak apabila terdapat hak masyarakat yang terdampak.
Pertanyaan “di manakah keadilan untuk masyarakat kecil?” seharusnya menjadi pertanyaan bagi semua pihak. Keadilan tidak boleh hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, dokumen lengkap, atau akses kepada lembaga negara. Keadilan harus hadir bagi setiap warga negara, termasuk masyarakat Desa Kambuhapang yang mempertahankan tanah dan kehidupannya.
Sengketa tanah ini hendaknya diselesaikan secara transparan, damai, dan berdasarkan hukum. Pemerintah perlu menunjukkan keberpihakannya kepada kebenaran dengan melakukan verifikasi secara objektif, bukan sekadar membela kepentingan institusi. Masyarakat juga perlu memperjuangkan haknya secara tertib, melalui musyawarah, pendampingan hukum, serta jalur resmi yang tersedia.
Tanah masyarakat bukanlah ruang kosong yang dapat diambil tanpa persetujuan. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, dan masa depan sebuah komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah di Desa Kambuhapang harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa negara benar-benar hadir melindungi masyarakat kecil dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.
Narasumber korban & masyarakat setempat.
